Joonlinepaydayloans
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
Joonlinepaydayloans
Joonlinepaydayloans
กลุ่ม: สมาชิก
เข้าร่วม: 2022-05-27
New Member

เกี่ยวกับฉัน

 

Joonlinepaydayloans Situs Berita Sumber Terpercaya | Berita Terkini | Berita Viral | Berita Teraktual | Berita Update

 

Kini Petani Bisa Bernapas Lega Setelah Presiden Jokowi Mengumumkan Kembali di Buka nya Expor CPO

 

“Jauh panggang dari api.” Pribahasa itulah yang menggambarkan perasaan petani kelapa sawit di Indonesia saat ini.

 

Para petani sawit, sempat bernapas lega usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dibolehkannya kembali ekspor bahan baku minyak goreng sawit atau Crude Palm Oil (CPO) pada Kamis, 19 Mei 2022.

 

Harapan mereka sederhana: Harga Tanda Buah Segar (TBS) di tingkat petani bisa kembali terdongkrak, setelah sempat anjlok. Namun harapan itu di luar ekspektasi.

Harga TBS petani di 22 provinsi penghasil sawit hingga bersama hari ini justru jatuh di bawah harga dari yang ditetapkan oleh dinas perkebunan wilayah masing-masing. Kondisi berikut membawa dampak para petani kelapa sawit merasa patah arang.

Kini Petani Bisa Bernapas Lega Setelah Presiden Jokowi Mengumumkan Kembali di Buka nya Expor CPO

 

“Petani kebahagiannya benar-benar tinggi sebab ekspor CPO dibuka. Setelah [pengumuman] dicabut tidak sesuai harapannya. Mereka kecewa luar biasa,” ujar Ketua DPP Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (25/5/2022). Sampai bersama Selasa, 24 Mei 2022, kebanyakan harga TBS di tingkat petani swadaya atau berdiri sendiri berada pada kisaran Rp1.964 per kilogram (kg).

 

Sedangkan di tingkat petani plasma atau bermitra raih Rp2.343 per kg. Keduanya sebenarnya udah naik tidak tebal dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang hanya Rp1.950 per kg.

 

Namun masih jauh di bawah rerata ditetapkan oleh dinas perkebunan sebesar Rp2.930 per kg. “Secara umum harga berikut di bawah harga penetapan dinas perkebunan,” imbuh Gulat.

 

Hasil pantauan Serikat Petani Indonesia (SPI) menemukan harga TBS sawit di lebih dari satu wilayah di Indonesia masih cukup rendah.

 

Walaupun tersedia kenaikan, tapi perubahannya masih kecil. Misalnya di lebih dari satu desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terjadi kenaikan Rp50 per kg, dan tersedia juga yang harganya tetap. Harga di tingkat petani bahkan banyak ragam di kisaran Rp1.700 – Rp2.000.

 

“Sementara harga di loading ramp di kisaran Rp2.000 – Rp2.200,” ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih di dalam pernyataannya. Henry melanjutkan, dari Pasaman Barat, Sumatera Barat harga TBS di peron Rp1.750, saat untuk langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS) di kisaran Rp1.950.

 

Sementara di Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, harga TBS udah tersedia yang Rp2.300 per kg terkecuali diantarkan langsung ke PKS.

 

“Kalau di Jambi, harga TBS juga tidak kembali mengalami penurunan,” imbuhnya. Jika berubah ke Tanjung Jabung Timur, maka harga TBS tetap Rp1.625 per kg, di Muara Bungo Rp2.200 per kg, bersama kenaikan Rp100 per kg. Begitu juga di Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, dan Tanjung Barat, kenaikan merasa terjadi dari Rp75 per kg hingga Rp250.

 

Penyebab TBS Turun dan Potensi Kerugian Jatuhnya harga TBS di bawah yang ditetapkan dinas perkebunan bukan tanpa alasan. Gulat melihat hal ini terjadi sebab para eksportir belum rela terburu-buru melakukan ekspor kembali.

 

Sebab mereka butuh saat untuk bisa beroleh perizinan ekspor dan lebih dari satu dokumen kriteria lainnya.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 perihal ketentuan baru ekspor minyak goreng memastikan bahwa, eksportir mesti punya dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai bersama yang diatur di dalam permendag tersebut.

 

Ada tiga kriteria yang mesti dipenuhi untuk beroleh PE. Pertama, eksportir mesti punya bukti pelaksanaan distribusi keperluan di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bersama harga penjualan di di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah bersama DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO bersama tidak mengfungsikan DPO.

 

 

Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului bersama kerja serupa antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) bersifat elemen knowledge elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

 

“Saya bertanya ke lebih dari satu pabrikan refinery kenapa belum bergerak? Mereka bilang ‘Kami tidak rela kejadian kayak kemarin, kami mesti lebih detil sebab mesti menunjukan bukti PE dan distributor ke mana dan itu perlu waktu’,” ujar Gulat mencontohkan. Gulat menyebut, paling lama eksportir maupun PKS bisa kembali melakukan pengiriman ke luar negeri satu bulan sejak diperbolehkannya ekspor CPO.

 

Dalam kurun saat tersebut, tentu saja berdampak pada serapan maupun pembelian TBS di tingkat petani.

 

“Semua pabrik hampir serupa menyebutkan ekspor belum jalan dan belum bisa bergerak jadi tidak bisa membeli sesuai ditetapkan dinas perkebunan,” kata dia.

 

Ia bahkan udah menghitung potensi kerugian petani kelapa sawit akibat rendahnya harga TBS raih Rp12,11 triliun.

 

Total kerugian itu dihitung selama 28 hari sejak 22 April 2022 saat larangan ekspor diberlakukan hingga 20 Mei 2022. Kerugian ini diperkirakan terus bertambah, terkecuali di dalam satu bulan eksportir belum juga melakukan ekspor.

 

Oleh karenanya, Gulat mengedepankan udah tidak tersedia kembali alasan para eksportir ataupun PKS membeli harga TBS petani bersama harga murah.

 

Apalagi ekspor CPO sendiri udah dibuka pintunya. “Sekarang keran eskpor udah dibuka tentu mereka bisa ekspor bersama harga internasional. Jangan munafik menghimpit harga petani.

 

”Gulat menambahkan, “Kalau kemarin saya bertanya 100 pabrik alasan mereka terkecuali udah tersedia kepastian dicabut kami beli bersama normal.

 

Sekarang udah normal udah dicabut, tapi tidak dibeli bersama harga normal.

”Terakhir, ia meminta Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian sehingga merevisi Permentan 1/2018 perihal Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS).

 

Ini sebab harga TBS yang diatur di di dalam Permentan 01 hanya bertujuan kepada petani yang bermitra bersama perusahaan.

 

Padahal petani bermitra bersama perusahaan hanya 7 persen dari keseluruhan luas perkebunan sawit rakyat 6,27 juta hektare (Ha). Sementara itu, Serikat Petani Indonesia juga mendesak pemerintah langsung membawa dampak kebijakan harga dasar kelapa sawit.

 

Hal ini penting untuk jadi rujukan pihak pabrik kelapa sawit membeli TBS petani. SPI juga mendorong sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa mengalokasikan anggarannya kepada para petani sawit skala kecil.

 

Karena selama ini masih dinikmati oleh korporasi atau industri besar untuk biodiesel.

“Sawit diurus petani, bukan korporasi. Perkebunan sawit mesti diserahkan pengelolaannya kepada petani dikelola usaha secara koperasi merasa dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya,” tandas Henry. 

 

สังคมออนไลน์
กิจกรรมสมาชิก
0
กระทู้ฟอรั่ม
0
หัวข้อ
0
คำถาม
0
คำตอบ
0
คำถามความคิดเห็น
0
ชื่นชอบ
0
ได้รับไลค์
0/10
คะแนน
0
โพสต์บล็อก
0
ความคิดเห็นของบล็อก
แบ่งปัน: